MAKASSAR – Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hidayatullah, Ustadz Dr. Nanang Noerpatria, M.Pd., menekankan pentingnya penguatan konsolidasi kader, kemandirian, dan transformasi organisasi dalam menghadapi tantangan kepengurusan ke depan.
Pesan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi dan Problem Solving Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Hidayatullah Sulawesi Selatan yang berlangsung di Kantor Sekretariat DPW Hidayatullah Sulsel, Kamis (29/10/2026). Kegiatan ini diikuti seluruh pengurus DPW Hidayatullah Sulsel.
Dalam arahan umumnya, Ustadz Dr. Nanang mengangkat pesan almarhum Ustaz Asih Subagyo bahwa “berorganisasi harus menyenangkan”. Menurutnya, organisasi perlu dikelola dengan semangat kebersamaan, suasana kerja yang sehat, serta orientasi pencapaian tujuan bersama.
Ia kemudian mengajak seluruh jajaran pengurus untuk mengimplementasikan tema kepengurusan periode ini, yakni Konsolidasi Jati Diri dan Transformasi Organisasi Menuju Organisasi yang Mandiri dan Berpengaruh.
Menurut Ustadz Dr. Nanang, konsolidasi jati diri harus berjalan seiring dengan penguatan sistem perkaderan. Sebab, kader merupakan unsur utama yang menggerakkan sekaligus mengelola keberlangsungan organisasi.
“Perkaderan harus mengawal konsolidasi jati diri karena yang mengelola organisasi ini adalah kader,” tegasnya.
Digitalisasi sebagai Instrumen Kemandirian Organisasi
Selain penguatan perkaderan, Usatdz Nanang menyoroti pentingnya membangun kemandirian organisasi dalam berbagai aspek, termasuk melalui pemanfaatan teknologi dan digitalisasi.
Ia mengingatkan bahwa digitalisasi tidak boleh dipahami sebatas proses mengumpulkan dan menyimpan data. Lebih dari itu, data harus menjadi instrumen strategis yang mendukung pengambilan keputusan organisasi secara akurat.
“Digitalisasi bukan hanya (tentang) data mentah, tetapi dia adalah amunisi, (ter)valid(asi) dan (berbasis) real time. Dan menjadi standar dalam membuat kebijakan dan regulasi,” ujarnya.
Dengan pengelolaan data yang valid dan mutakhir, organisasi diharapkan mampu menyusun kebijakan berdasarkan kondisi faktual, menetapkan prioritas program secara tepat, serta melakukan evaluasi secara lebih terukur.
Usatz Dr. Nanang juga menekankan dua karakter penting yang harus dimiliki setiap pengurus dalam menjalankan roda organisasi saat ini, yakni agile dan adaptif.
Menurutnya, kemampuan bergerak cepat, merespons perubahan, dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan organisasi merupakan kompetensi yang harus dimiliki seluruh pengurus tanpa memandang usia. Terlebih bagi pengurus yang masih berusia muda, kedua karakter tersebut semestinya menjadi modal dalam mengembangkan organisasi.
Perencanaan Program Berbasis OKR
Pada sesi terakhir, Sekjen DPP Hidayatullah tersebut menyosialisasikan panduan penyusunan program kerja yang akan digunakan ke depan dengan pendekatan Objectives and Key Results (OKR).
Pendekatan ini menitikberatkan pada penetapan tujuan utama (objectives) dan hasil-hasil kunci (key results) yang menjadi indikator pencapaian tujuan tersebut.
Model OKR diarahkan sebagai pendekatan baru dalam perencanaan dan pengukuran kinerja organisasi, menggantikan pola Key Performance Indicators (KPI) yang selama ini dikenal dalam pengelolaan kinerja.
Dr. Nanang menjelaskan bahwa pendekatan OKR diharapkan mampu mendorong pengurus menetapkan target yang lebih menantang, jelas, dan terukur. Dengan demikian, program kerja tidak berhenti pada daftar aktivitas, tetapi memiliki orientasi hasil yang dapat dievaluasi secara konkret.
Meskipun penerapan sistem tersebut masih menjadi bahan diskusi di tingkat pusat, ia meyakini OKR dapat menjadi instrumen yang efektif untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pencapaian target organisasi.
DPW Sulsel Perkuat Konsolidasi Kepengurusan
Sementara itu, Ketua DPW Hidayatullah Sulawesi Selatan, Ustaz Dr. Muhammad Saleh, S.S., M.I.Kom., dalam pengantarnya menjelaskan bahwa tahun pertama kepengurusan periode ini masih berada dalam tahap adaptasi dan normalisasi organisasi.
Ia mengungkapkan, kondisi geografis dan kebutuhan dakwah di sejumlah daerah membuat sebagian pengurus DPW masih menjalankan aktivitas dari domisili masing-masing. Salah satu kebutuhan tersebut berkaitan dengan penugasan dan penguatan dakwah di wilayah Tihuloe, Kabupaten Bulukumba.
Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam membangun koordinasi dan menyatukan gerak kepengurusan. Karena itu, rapat koordinasi dan problem solving ini menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi, mengidentifikasi persoalan, serta merumuskan langkah-langkah strategis bagi pengembangan organisasi di Sulawesi Selatan.
Melalui kegiatan ini, DPW Hidayatullah Sulawesi Selatan diharapkan semakin memperkuat konsolidasi internal, meningkatkan efektivitas koordinasi, dan membangun tata kelola organisasi yang lebih mandiri serta responsif terhadap kebutuhan dakwah.
Arahan Sekjen DPP tersebut sekaligus menegaskan bahwa transformasi organisasi membutuhkan lebih dari sekadar perubahan sistem kerja. Penguatan jati diri, kualitas kader, budaya organisasi, dan kemampuan beradaptasi harus menjadi fondasi dalam mewujudkan organisasi yang mandiri dan berpengaruh.
