MAKASSAR (HidayatullahSulsel.or.id) — Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Hidayatullah Sulawesi Selatan menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Semester I Tahun 2025 pada Selasa-Rabu kemarin, 27-28 Muharram 1447 (22–23/07/2025) di Makassar. Kegiatan yang digelar di Kantor DPW Hidayatullah Sulsel ini diikuti oleh seluruh jajaran pengurus wilayah dan turut dihadiri oleh pendamping resmi DPW Sulsel dari DPP Hidayatullah, Ustadz Drs. Wahyu Rahman, S.E., M.M.
Dalam arahannya, Ustadz Wahyu menekankan pentingnya tetap menjaga marwah organisasi di tengah dinamika menjelang Munas. Ia menegaskan bahwa nilai-nilai jatidiri Hidayatullah harus senantiasa menjadi pijakan dalam setiap gerak langkah kepengurusan, apa pun kondisinya.
“Nilai-nilai jatidiri hendaknya terus menjadi nafas gerak dan langkah kita, apa pun yang terjadi, bahkan hingga pasca-Munas 2025,” tegasnya di hadapan peserta Monev.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga ukhuwah dan soliditas jamaah, dengan menyatakan bahwa organisasi harus tetap steril dari intrik-intrik politik internal. “Kita harus pastikan bahwa kerja-kerja kita bersih dari kepentingan pribadi atau kelompok,” ujarnya.
Terkait menjelang transisi kepengurusan, Ustadz Wahyu menekankan agar amanah yang ada tetap dijalankan dengan penuh tanggung jawab selama 90 hari ke depan. Ia meminta laporan-laporan periodik disusun secara runtut dan berbasis tahunan agar bisa dibandingkan progresnya dari waktu ke waktu. Laporan tersebut, lanjutnya, juga harus dilengkapi grafik, data visual, serta dokumentasi kegiatan sebagai bentuk akuntabilitas publik organisasi.
Menanggapi arahan pembuka tersebut, Ketua DPW Hidayatullah Sulsel, Ustadz Drs, Nasri Bohari, M.Pd. menyampaikan bahwa Monev kali ini memiliki nilai strategis karena menjadi evaluasi terakhir menjelang berakhirnya masa khidmat pengurus saat ini. Ia menyebutkan bahwa Monev Semester II kemungkinan besar tidak akan digelar karena akan beririsan dengan rangkaian agenda nasional organisasi yang dimulai sejak Oktober 2025.
“Monev ini berbeda dari biasanya. Ini adalah momen pamungkas untuk melihat kembali jejak langkah kita. Semester dua tidak memungkinkan karena agenda nasional sudah menunggu,” ujarnya.
Ia meminta seluruh departemen menuntaskan data laporan maksimal September 2025. Menurutnya, laporan yang baik tidak hanya menyajikan angka, tapi juga harus mencerminkan keterpaduan lintas bidang.
“Data tidak boleh hanya berdiri sendiri. Harus ada kesinambungan. Misalnya, jumlah rekrutmen kader harus nyambung dengan data kaderisasi, jumlah halaqah harus sejalan dengan perolehan dana abadi, begitu pula antara jumlah aset dan nilai kekayaan organisasi,” papar Ketua DPW dalam rapat pleno Monev.
Ia berharap hasil Monev kali ini bisa menjadi warisan berharga dan acuan strategis bagi pengurus yang akan datang. “Kita ingin laporan akhir ini menjadi legacy, bukan sekadar dokumentasi,” tambahnya.
Catatan dan Rekomendasi
Sejumlah catatan penting muncul dari Monev kali ini. Dari sisi sekretariat, ditemukan bahwa data Rakerda sebelumnya belum terdokumentasi dengan baik. Fungsi sekretariat sebagai pusat kendali organisasi juga belum berjalan optimal. Selain itu, peran kehumasan belum aktif mendukung citra dan komunikasi eksternal lembaga.
Dalam bidang pendidikan, perlu adanya penataan kembali rencana pendirian sekolah, agar tidak berjalan semaunya tanpa pemetaan wilayah. Standardisasi SDI kependidikan dinilai belum berjalan optimal, dan banyak potensi sumber daya manusia serta lokasi pendidikan yang belum dimanfaatkan. Fokus pengembangan SDI dan manajemen lembaga pendidikan diarahkan ke kampus-kampus madya.
Di bidang dakwah, pendekatan eksklusif dianggap masih dominan. Forum merekomendasikan agar perluasan dakwah dilakukan melalui platform digital. Selain itu, kader bergelar doktor dan alumni Timur Tengah belum tergarap secara strategis. Padahal, perangkat dakwah Hidayatullah sebenarnya sudah tersedia dengan lengkap.
Evaluasi di bidang organisasi dan SDI mengungkap bahwa penempatan kader belum mempertimbangkan kapasitas dan kompetensinya secara memadai. Pemetaan SDI di daerah belum berjalan, dan sejumlah DPD tidak menunjukkan progres yang signifikan. DPW menegaskan bahwa DPD yang stagnan mesti dipimpin oleh kader berpengalaman. Tim SDI Sulsel pun diminta untuk segera diaktifkan kembali.
Di sektor ekonomi, muncul pertanyaan mendasar tentang wujud nyata gerakan ekonomi yang bisa dirasakan oleh warga Hidayatullah Sulsel. Sejumlah pengurus mendorong agar ekonomi pendidikan menjadi penggerak utama. Sayangnya, tim ekonomi DPW yang sebelumnya dibentuk tidak terlihat aktif dalam satu tahun terakhir. Program Sanhid juga tidak menunjukkan progres karena minimnya dukungan dari struktur organisasi.
Dalam bidang sosial dan kesehatan, didorong adanya program parenting, khususnya kelas ayah atau suami, sebagai bagian dari penguatan peran keluarga.
Kegiatan Monev ini juga menghasilkan beberapa rekomendasi yang menjadi fokus utama dalam tiga bulan sisa masa kepengurusan. Rekomendasi tersebut meliputi penyusunan database online sebagai fondasi manajemen informasi organisasi, peningkatan kapasitas SDI pendidikan melalui upgrading dan workshop, serta ekspansi dakwah digital yang lebih adaptif terhadap era baru.
Optimalisasi koordinasi antar-departemen juga menjadi poin penting, termasuk pemetaan potensi kader menjelang Muswil. Selain itu, perlu dilakukan identifikasi dan inventarisasi aset kelembagaan maupun pribadi kader di seluruh wilayah dan daerah. Rekomendasi terakhir adalah optimalisasi potensi internal organisasi melalui reaktivasi Baitut Tamwil Hidayatullah (BTH) Sulsel.
Kegiatan Monev Semester I 2025 ini diharapkan bukan hanya menjadi forum refleksi, tetapi juga titik tolak konsolidasi akhir masa khidmat pengurus DPW Hidayatullah Sulsel menuju regenerasi kepemimpinan yang lebih matang dan berdaya saing.*/
Reporter: Om Sumar
Editor: Cakdul
