MAKASSAR (HidayatullahSulsel.or.id) — Pemerintah menyiapkan skema besar untuk mengalirkan anggaran negara langsung ke lapisan masyarakat terbawah melalui program pangan dan ekonomi kerakyatan.
Namun, keberhasilan agenda besar ini membutuhkan kolaborasi nyata dari organisasi Islam yang memiliki basis komunitas kuat.
Hal itu sebagaimana disampaikan Ir. H. Fadly Ibrahim, GM PT Agrinas Pangan Nusantara, pada Sabtu lalu (06/12/2025) dalam Dialog Kebangsaan dan Keummatan bertema “Sinergi Anak Bangsa Menyongsong Indonesia Emas 2045”.
Dialog yang digelar oleh DPW Hidayatullah Sulawesi Selatan tersebut merupakan rangkaian agenda Musyawarah Wilayah VI Hidayatullah Sulsel pada 5–7 Desember 2025 di Asrama Haji Sudiang, Makassar.
Dialog ini menghadirkan pembicara lintas sektor, salah satunya Ir. Fadly Ibrahim, yang menyorot pentingnya membangun ekosistem pangan nasional secara berjamaah.
Fadly Ibrahim menjelaskan bahwa pemerintah telah menempuh dua jalur utama untuk mempercepat swasembada pangan, yaitu intensifikasi melalui peningkatan produktivitas dan ekstensifikasi melalui pembukaan lahan baru, termasuk program pembangunan 1 juta hektar sawah.
Kebijakan ini, tegasnya, ditujukan untuk memastikan anggaran negara tidak berhenti pada level korporasi, tetapi benar-benar menggerakkan ekonomi rakyat.
“Ini adalah momentum menata ulang sistem pangan nasional agar benar-benar kembali menjadi kekuatan rakyat,” ujar Fadly.
Salah satu pilar ekosistem itu adalah program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Sebagai contoh, satu titik MBG dapat menyalurkan 200 kg beras per hari.
Dengan target 828 titik di Sulawesi Selatan misalnya, perputaran ekonomi di tingkat masyarakat menjadi sangat signifikan. Program ini merepresentasikan pergeseran dari ekonomi kapitalis menuju ekonomi kerakyatan.
Pada saat yang sama, pemerintah membangun Gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDK-MP). Sebanyak 82.000 unit direncanakan dibangun, sesuai dengan jumlah desa dan kelurahan di Indonesia.
Dengan investasi sekitar Rp 3 miliar per unit, total anggaran yang dialokasikan negara mencapai sekitar Rp 240 triliun. Realisasi pembangunan telah dimulai, dengan progress yang dilaporkan di berbagai daerah seperti Makassar (target 153 titik), Gowa (190 titik), dan Maros (119 titik).
Konsep sinergi dirancang di sini. Titik-titik MBG diwajibkan membeli beras dari Koperasi Merah Putih. Selain beras, kebutuhan telur untuk menu MBG (misalnya 1 butir telur per porsi) juga akan menciptakan pasar yang besar bagi peternak rakyat.
Dengan 828 titik MBG yang masing-masing membutuhkan 3000 butir telur, tercipta permintaan yang stabil.
“Inilah ekonomi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat,” tegas Fadly.
Dalam forum tersebut, Fadly menekankan bahwa organisasi Islam seperti Hidayatullah memiliki modal sosial yang sangat kuat untuk masuk dalam ekosistem pangan nasional.
Beberapa peluang konkret yang ia paparkan antara lain terkait pasar kurban dan kuliner. Kebutuhan daging kurban di Sulawesi Selatan saja mencapai sedikitnya 50.000 ekor per tahun, belum termasuk permintaan daging untuk kuliner khas seperti Coto, Pallubasa, hingga Konro.
Kekurangan pasokan yang terjadi selama ini dapat dijawab melalui pemanfaatan lahan dan jaringan pesantren maupun komunitas yang dimiliki organisasi seperti Hidayatullah.
Peluang lainnya adalah keterlibatan langsung sebagai pemasok untuk program MBG dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Melalui jejaring jamaah, komunitas Hidayatullah dapat berkontribusi memasok beras, telur, dan komoditas pokok di wilayah masing-masing.
Skema ini bukan hanya memperkuat ekonomi organisasi, tetapi juga mendukung program nasional secara langsung.
Selain itu, terdapat peluang besar dalam penguatan kemandirian ekonomi organisasi. Dengan mengoptimalkan potensi jamaah dan pasar yang sudah terbentuk, organisasi Islam dapat membangun ekosistem usaha yang berkelanjutan, tidak bergantung pada donasi, dan mampu menggerakkan unit-unit ekonomi produktif di tingkat akar rumput.
“Sinergi berjamaah memberikan multiplier effect yang besar. Organisasi Islam punya basis, punya komunitas, punya loyalitas. Inilah kekuatan yang harus dioptimalkan,” kata Fadly.
Fadly juga mengingatkan bahwa komitmen kebangsaan Indonesia dibangun oleh para ulama jauh sebelum 1908. Jejak tokoh seperti Al-Bantani, Al-Makassari, dan Al-Palembani menunjukkan bahwa identitas keindonesiaan telah melekat dalam gerakan ulama.
Semangat inilah, tegasnya, yang harus menyatukan anak bangsa dalam membangun kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan.
Dengan target ambisius pembangunan 82.000 KDK-MP hingga Maret 2026, peluang kolaborasi antara pemerintah dan organisasi Islam terbuka sangat lebar.
Hidayatullah, dengan jaringan pesantren dan komunitasnya, disebut dapat menjadi mitra strategis dalam mewujudkan swasembada pangan, ekonomi kerakyatan, dan kedaulatan ekonomi nasional yang mandiri dan berkelanjutan.
“Forum seperti Muswil Hidayatullah ini adalah ruang strategis merancang langkah konkret kolaborasi menuju Indonesia Emas 2045,” tutup Fadly.
Reporter: Basori Shobbirin
